Rugi punya NPWP!!!

Rugi saya punya NPWP!!! Tiap tahun suruh lapor pajak, padahal kan saya sudah dipotong pajaknya sama kantor saya, jadi ngapain juga saya harus laporin lagi, nambah-nambahin kerjaan saya saja!!! Kantor pajak kan seharusnya sudah tau kalo saya sudah dipotong pajaknya oleh kantor, lha wong kantor saya juga laporin pajaknya kok, tiap bulan malah lapornya… Pernah saya kelupaan lapor, eh tiba-tiba ada tagihan pajak kerumah, klo soal nagih denda kantor pajak kayaknya mang paling cepat dech, baru juga lupa lapor sebulan, eh dah dateng tagihannya… Rugi banget dech saya punya NPWP…Nyesel, nyesel banget dech punya NPWP!!!

Sebagian dari kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami hal-hal tersebut diatas…

Tapi apakah memang rugi punya NPWP???

Untuk mengetahui rugi atau tidaknya memiliki NPWP ada baiknya kita bahas dulu pengertian dari NPWP itu sendiri…

Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kalo ditinjau dari definisi NPWP itu sendiri, sebenarnya hanyalah sarana Ditjen Pajak untuk mengadministrasikan para pembayar pajaknya. Mungkin kalo bisa disamakan dengan Pasport yang merupakan sarana administrasi pihak imigrasi dan KTP yang juga merupakan sarana administrasi dari dinas kependudukan.

Namun perbedaannya adalah dalam NPWP itu melekat suatu kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak minimal setahun sekali (tergantung kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut), dan NPWP itu berlaku seumur hidup atau tidak perlu diperpanjang masa berlakunya seperti layaknya KTP atau pasport. Yang mana bila kita tidak melakukan kewajiban tersebut pastilah akan terbit suatu sanksi berupa denda.

Lalu kenapa pula kita masih harus melaporkan pajak kita padahal pihak kantor kita selaku pemotong pajak kita telah melaporkan pemotongan pajaknya ke kantor pajak???

Hal ini dilakukan dimaksudkan sebagai sarana cross chek antara pihak pemberi kerja dengan pekerjanya, apakah pajak yang telah dipotongnya benar-benar telah disetorkan ke kas negara dan sesuaikah jumlah yang dipotong ke pekerja sama dengan yang disetorkan ke kas negara. Jadi kenapa juga kita harus merasa malas atau enggan menyampaikan laporan pajak kita ke kantor pajak??? Toch kalo memang kita tidak sempat menyampaikan langsung, kan bisa lewat jasa pos.

Trus apa seh keuntungannya punya NPWP???

Keuntungannya punya NPWP mungkin saat ini belum dirasakan, namun suatu saat bila kita berhubungan dengan bidang perpajakan pastilah kita membutuhkan NPWP. Sama juga dengan pasport, yang hanya kita butuhkan bila kita hendak berpergian ke luar negeri. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya kok kita punya NPWP…

35 Tanggapan

  1. bagaiman saat membuat NPWP masih mempunyai pekerjaan tapi 10 bulan kemudian saya sudah tidak bekerja lagi dengan alasan kontraknya habis atau meneruskan kuliah lagi
    apakah akan dimintai pajak juga??

    # seperti telah saya jelaskan diatas, bahwa NPWP hanyalah sarana DJP untuk mengadministrasikan para wajib pajaknya, sedangkan pengenaan pajak berdasarkan objek pajaknya, contohnya objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang, maka apabila seseorang tidak mempunyai penghasilan lagi maka tidak dapat dikenakan PPh dikarenakan objek pajaknya tidak ada… Namun ketika seseorang telah memiliki NPWP, ia berkewajiban melaporkan seluruh penghasilannya selama setahun, bila orang tersebut tidak mempunyai penghasilan lagi maka ia tetap juga berkewajiban melaporkan penghasilannya yang nol atau NIHIL tersebut…
    Semoga penjelasan saya bisa membantu…

  2. kalo hanya sebagai cara pengadministrasian saja jadi kenapa dong mesti ada sangsi 100 ribu kalo kita telat lapor, dan apa sangsinya kalo kita tidak lapor?

    # memang sebenarnya NPWP hanya merupakan sarana administrasi DJP saja, karena membayar pajak sudah merupakan kewajiban setiap warga negara… Lalu kenapa ada sanksi 100rb jika kita telat lapor??? Hal ini ditempuh agar para warga negara yang telah membayar pajak melaporkan pajak-pajak yang telah disetorkannya…Coba bayangkan bila semua warga negara tidak melaporkannya pajak karena tidak adanya sanksi ini, maka negara tidak akan pernah tahu berapa sebenarnya pendapatan negara ini…
    Sanksi jika kita melaporkan pajaknya sebenarnya tidak ada selain denda 100rb, namun jika didapati bukti-bukti permulaan yang mengarah kepada tindak penggelapan pajak (contohnya punya penghasilan tp tidak membayar pajak), maka DJP akan melakukan tindakan pemeriksaan bahkan jika perlu dilakukan penyidikan baik oleh pihak DJP sendiri maupun dari pihak kepolisian..

  3. Apa NPWP berlaku Selamanya???

    # NPWP bisa dikatakan berlaku selamanya kecuali ada bila ada permohonan penghapusan NPWP dari wajib pajak yang bersangkutan…

  4. bagaimana dengan yang meninggal ? tante saya sudah meninggal 5 tahun tapi masih dikirimi SPPT padahal surat kematian dan berbagai syarat lain sudah dimasukkan tapi tetap saja tidak dikerjakan….
    # Mohon maaf sebelumnya saya ingin tanya, yang dikirim itu SPPT atau SPT??? Sebab SPPT dan SPT sangatlah berbeda… SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (khusus untuk PBB) sedangkan SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan… Untuk SPT dikirimkan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP aktif, sedangkan SPPT dikirimkan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak (tanah atau bangunan) berdasarkan sertifikat tanah… Bila seseorang telah meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan melampirkan persyaratan2, kecuali bila orang yang telah meninggal dunia tersebut masih meninggalkan warisan yang belum terbagi. Bila NPWP telah dihapus maka tidak akan lagi dikirimkan SPT setiap tahunnya. Sedangkan untuk SPPT PBB, bila yang memiliki objek pajak tersebut meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan mutasi pemilik objek pajak PBB dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap sertifikat tanah dan bangunannya tersebut. Maka untuk tahun berikutnya SPPT PBB akan dikirimkan dengan nama pemilik barunya…

  5. NPWP juga bermanfaat pak. kalau anda akan mengajukan kredit ke bank biasanya ditanya NPWP nya. Anda tiap tahun harus lapor SPT karena mungkin penghasilan anda di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). kalau penghasilan anda di bawah PTKP maka anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan Pajak penghasilan

  6. saya baru bikin npwp, penghasilan gak tetap sebagai agen properti, pengangguran terselubung.

    bagaimana cara lapornya ya…
    kadang setahun cuma dapat 12 juta dari komisi..
    kadang dapat 45juta lebih..
    itu sudah dipotong dari kantor untuk bayar pajak katanya…

    jadi detailnya gimana ya…
    saya mau jadi WNI yang baiklah…biar penggangguran juga..
    gak keberatan bayar pajak kalu dapat penghasilan…
    tolong ya mas caranya gimana…

    # Dari info yang anda berikan, mungkin anda telah dipotong Pajak Penghasilannya oleh pihak kantor anda, jadi coba anda minta bukti potong tersebut, karena setiap pemotongan pajak, kepada pihak yang dipotong wajib diberikan bukti potongnya yang mana nanti bukti potong tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak anda ketika anda melaporkan SPT Tahunan PPh, dengan catatan pemotongan tersebut tidak bersifat final.
    Cara penghitungan pajak orang pribadi pada dasarnya adalah sebagai berikut:
    Penghasilan Kotor – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
    penghasilan kena pajak (PKP) inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan pajak
    Tarif untuk penghitungan pajak PPh orang pribadi adalah sebagai berikut :
    * Untuk Lapisan PKP sampai dengan Rp.25jt = 5%
    * Untuk Lapisan PKP Rp. 25jt s.d Rp. 50 jt = 10%
    * Untuk Lapisan PKP Rp. 50jt s.d Rp. 100jt = 15%
    * Untuk Lapisan PKP Rp. 100jt s.d Rp. 200jt = 25%
    * Untuk Lapisan PKP lebih dari Rp. 200jt = 35%
    Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikalikan dengan tarifnya maka akan didapat yang namanya Pajak Penghasilan (PPh) terutang.
    PPh terutang ini lalu dikurangkan dengan kredit pajak yang telah diperolehnya maka akan menghasilkan PPh yang msh harus dibayar…

    Contoh kasusnya :
    Si A tahun 2007 mempunyai penghasilan selama setahun sebesar 100jt. si A telah dipotong pajak oleh perusahaannya sebesar 5jt. Si A statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan.
    maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut
    Penghasilan Kotor = Rp. 100.000.000,-
    Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Tidak Kawin & tidak ada tanggungan = Rp. 13.200.000,-
    Kredit pajak = Rp. 5.000.000,-

    Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan kotor – PTKP
    = 100.000.000 – 13.200.000
    = 86.800.000
    PPh Terutang=
    Lapisan I = 25.000.000 x 5 % = 1.250.000
    Lapisan II = 25.000.000 x 10% = 2.500.000
    Lapisan III = 36.800.000 x 15 % = 5.520.000

    total PPh Terutang= 1.250.000+2.500.000+5.520.000
    = 9.270.000
    PPh yang msh harus dibayar oleh si A adalah = PPh terutang – Kredit Pajak
    = 9.270.000 – 5.000.000
    = 4.270.000

    Semoga penjelasan singkat saya ini bisa membantu anda…
    Bila masih kurang jelas, anda bisa menghubungi Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak tempat anda terdaftar….

  7. terimakasih….akan saya pelajari…
    # Dengan senang hati saya akan selalu membantu anda….

  8. akhirnya saya ketemu dengan most commenter di blognya afatih suhud hehehehe….

    salam kenal!

    # ternyata ada ngikutin komentar-komentar saya, jadi malu neh…hehehe…
    Salam Kenal jg yach…

  9. lha kok sekarang ini saya malah bertanya-tanya…

    “kok banyak wajib pajak yang bikin NPWP kalau mau ngutang ke bank ya?”

    eh kemarin ada juga telepon dari pesuruh “calon bupati”, katanya mau minta “Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak”…

    Lha giliran saya yang bingung…selain karena saya sendiri ngga pernah ngerasa tahu yang namanya surat itu, juga karena alasan sepelenya “kan mau nyalon bupati, disuruh bikin surat itu…”. Terus ketika saya tanya, “Nah biasanya tiap bulan lapor ngga?”, dianya menjawab dengan entengnya, “Ya nggak, wong ngga ada perlunya kok, buat apa…”…

    hihihi, miris saya mendengarnya…

    -salam kenal dari sesama pegawai DeJePe …

    # Memang sekarang banyak tuch yang minta surat keterangan bebas tunggakan pajak, seharusnya seh mintanya Surat Keterangan Kepatuhan Pelaporan Pajak…
    Salam Kenal Juga Yach….

    Direktorat Jenderal Pajak Kini Lebih Baik

  10. Mhn diKoreksi: yang kena pajak itu pendapatan netto. Dimana bruto dikurangi biaya(utk pembukuan/norma utk pencatatan) br dikurang ptkp(khusus wpop). Jadi utk cth diatas tdk sampe tuh 9jt pajaknya, kecuali brutonya dganti netto.

  11. capek ngisi SPT tiap tahun, bagi yg belum tahu isi formulir SPT, bujubuneng, banyak istilah aneh disitu dan bohong tuh kalo orang pajak bilang ngisi SPT itu gampang, susah coyyyy gw udah coba download form SPT dan akhirnya gw keblenger sendiri ama cara ngisinya. saran gw, kalo gak perlu perlu amat, gak usah bikin NPWP deh. NPWP nya sih gampang, tinggal bawa KTP aja ke kantor pajak, tapi urusan udahannya yg ribet, tiap tahun, dan seumur hidup ribet nya.

  12. wah, sekarang akhir tahun lagi ramai ya yang bikin NPWP

  13. Masalahnya, dinas pajak gak punya database yang baik, jadi gak tahu mana wajib pajak yang sudah bayar atau belum, jadi acuannya cuma pada laporan wp, jadi kalo wp belum lapor, dianggap belum bayar, karena petugas pajak ‘malas’ cek data, nih pemilik npwp kerja di mana, apa kantornya sdh setor atau belum, dll. Kalo cuma sekedar cross check, gak akan ada tagihan pajak seolah-olah belum bayar pajak, yang ada tagihan laporannya, bukan suruh bayar lagi, dan diancam denda segala.
    Itulah mental birokrat, bagi mereka gak penting sudah bayar atau belum, yang penting patuh perintah mereka untuk lapor, dengan ancaman denda belum bayar. Pada prinsipnya cuma mau bikin repot orang lain, untuk tunjukkan betapa berkuasanya pejabat negara.
    Sekarang, npwp dikait2kan dengan fiskal, yang di negara lain gak ada. Negeri ini memang aneh, sekarang bayi baru lahir aja wajib bikin paspor kalo mau dibawa ortunya ke LN, padahal tadinya cukup masuk daftar pengikut. Juga airport tax, gak banyak negara yang mungut airport tax, coba aja cek ke negara tetangga kita kayak SPore, MSia, Thailand, India, dll, gak ada airport tax di sana.
    Sebenarnya urusan pajak ini bisa dibuat mudah, dengan sistem yang baik dan konsisten, jadi punya npwp gak terasa seram dan sulit, kayak pesakitan atau narapidana, tapi bermanfaat, untuk negeri kita juga. Bikin sistem yang interkoneksi, setiap WP punya folder masing2, berisi semua data, baik dari pembayaran pajak penghasilan (pun penghasilan WP yang banyak profesi atau usaha sampingan, jadi kalo bikin usaha harus punya npwp pemilik, pegawai, npwp perusahaan, lengkap, dan jadi syarat bikin usaha), pajak jual beli, pajak PBB, kendaraan, dll, semua tercantum di database WP. Jadi kalo ada unsur yang belum bayar, misal pajak penghasilan, tagih dulu ke perusahaan, bukan gencet pegawainya yang dituduh belum bayar. Kita kan tahu, saya kira petugas pajak juga tahu, kalo semua pajak penghasilan dari pegawai/buruh itu disetor perusahaan, bukan dibayar masing2 buruh. Jadi kalo ada yang belum bayar, langsung tagih ke perusahaan, kan gampang. dengan demikian, sistem ini akan lengkapi audit keuangan yang sudah dilakukan, sekaligus kontrol semua unsur yang jadi beban WP, keterkaitan dengan WP lain, perusahaan, dan akan kurangi kesemrawutan data, lebih efisien, efektif.
    Jadi gak perlu maksa WP lapor2 tiap tahun, dengan ancaman2, karena yang penting bayarnya, bukan lapornya. Untuk apa lapor kalo gak bayar, atau dimanipulasi, gak jujur. Dengan sistem basis data yg baik, lengkap, dan konsisten, petugas pajak tinggal cek siapa yang belum bayar, cek lagi dengan dokumen dari setiap bukti setoran (yang ini sebenernya cukup dicek waktu setor, logis gak. bener gak, dll waktu audit), yang belum ya ditagih, yang sudah gak perlu lagi, buang2 kertas, bikin emoasi, bikin dosa ngancem2 orang yang gak salah. Nah, sekarang berpulang pada dinas pajak, apa sudah berisi orang2 yang kompeten, jujur, dan berotak apa gak. Apa saja bisa dibuat mudah atau sulit, kalo arogansi kepejabatan yang mau ditonjolkan, ya sistem basis data yang baik gak diperlukan, apalagi dengan kesemrawutan ini akan untungkan pihak2 tertentu. Petugas pajak mesti proaktif, ada koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Misalnya, kalo seseorang beli tanah dan rumah, ada AJB, artinya ada pajak pembelian dan penjualan, yang bisa saja disetor PPAT, a/n npwp WP terkait, otomatis masuk ke database WP2 terkait. Nah, setelah balik nama, mestinya, BPN langsung lapor ke dinas pajak, Objek Pajak tsb telah pindah tangan dari WP dengan npwp xxxx ke WP dengan NPWP yyy. Jadi, tagihan berikutnya sudah langsung a/n WP yyy, bukan xxx lagi. Tapi, yang terjadi selama ini, meski sudah balik nama, tagihan SPT PBB masih terus a/n WP lama, gak berubah bertahun2 kalo gak diurus. Kalopun diurus, mesti diberat2kan kasusnya, mestinya tidak terkait urusan duit lagi, tapi dibuat sulit, seakan WP yang butuh, supaya bisa minta duit lagi. Mestinya ini kepentingan dinas pajak untuk tertibkan data, agar setiap orang mudah bayar pajak, dan juga memudahkan kantor pajak sendiri untuk update data, tapi petugas lapangan gak tahu dan gak mau tahu esensi ini, yang penting bisa gencet orang supaya bisa pungli. Jadi, kendala perpajakan di negeri ini, lebih banyak disebabkan oleh mental petugas pajak dan sistem perpajakan itu sendiri, baik sistem data, sistem pembayaran, dan sistem administrasinya yang amburadul. Tapi lagi2, namanya penguasa mesti paling bener, gak mau koreksi diri, semua masyarakat yang salah, masyarakat yang dibebankan, harus urus ini itu, karena petugas pajak gak tahu esensinya menjadi petugas pajak, yang sifatnya melayani dan memudahkan, bukan gencet supaya dapat keuntungan pribad dari ketakutan orang, sok kuasa, arogan, karena, sejujurnya, mereka jalankan pekerjaan bukan untuk bangsa dan negara ini, tapi untuk lihat peluang2 bagi diri sendiri. Kita semua tahulah watak bangsa kita, doyan gencet dan nipu.

  14. Hmmm bingung juga dengan pajak… Gini pak/buk, nenek saya datang dari belanda dengan ijin tinggal terbatas di Indonesia (KITAS) selama satu tahun. Kemarin dapat surat dari travel yang mengurus KITAS nenek bahwa nenek saya harus mendaftarkan NPWP. Gimana ya, soalnya nenek saya sudah pensiun (81 tahun) dan seluruh biaya hidup nenek saya disini ditanggung oleh paman saya yang sekarang ada di Belanda (warga negara Belanda) dengan mengirimkan uang sekitar 200 Euro/bulan. Kangen sama cucunya, nenek saya ingin di hari tuanya dekat dengan cucunya. Perlu didaftarkan NPWP ga nenek saya pak/bu?. nenek saya ga bekerja di Indonesia.

    Kemudian, mengenai kebijakan fiskal, padahal bulan Mei ini saya mau jalan-jalan sama Nenek ke Belanda, saya masih mahasiswa, saya juga ga ingin kena fiskal 2.5 juta itu, yang lumayan memberatkan saya. Saya perlu daftar NPWP ga pak, wong saya masih merengek ke ortu minta duit, atau saya daftar NPWP tapi digolongkan PTKP (Penghasilan tidak kena Pajak)

    Makasi pak/buk… saya masih awam sama pajak. Einstein pun lebih memilih tidak menghitung pajak. Tapi saya ingin jadi orang bijak, setelah bekerja nanti…hehehehhe, mohon direposn atau dibalas via mail… Tengkyu

  15. NPWP cuma membuka jalan untuk para koruptor, kenapa mesti wajib pajak yang harus tertib melaporkan pajaknya sementara para koruptor bebas berkeliaran karena sistem manajement dipemerintahan yang tidak kongkrit dan banyak celah yang mesti dibenahi sebelum cuma memikirkan pemasukan, sungguh kasihan para wajib pajak yang berpenghasilan tidak seberapa harus menyisihkan untuk para koruptor yang mestinya dihukum pancung bukan cuma 5 tahun dikurang masa tahanan dan denda.

  16. Pemerintah harus memberikan prioritas kepada pemilik NPWP dengan jaminan hari tua bila mana yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun.jangan ditangih lagi tapi dibebaskan dari tangihan pajak .dan bagi mereka yang tidak punya penghasilan namun memiliki npwp harusnya dibantu dgn mencarikan lapangan pekerjaan dan juga memberikan jaminanan kesehatan bila mana WP lagi terganggu kesehatannya sehingga tidak dapat bekerja atau tidak berpenghasilan,seperti diterapkan diluar negeri seperti autralia,singapur dll.Birokrat-birokrat DJP memang kadang menyebalkan selalu cari-cari kesalahan demi mendapatkan uang suap atau sampingan.nyesel kalau dipikir-pikir punya NPWP sekarang.padahal kita mau jadi warga negara yang baik namun ngisi SPT kebelenger.

  17. Setuju!!!!!
    Seharusnya pihak kantor pajak yang melaporkan ke kita bahwa mereka telah memotong penghasilan kita (dengan jumlah sekian) untuk pajak. Hari ini kebalikannya yang terjadi… udah penghasilan kita dipotong pajak, eehh… kita masih diwajibkan melaporkan pajak dan masih ditakutin dengan denda lagi…………. aneh kan

  18. Saya mempunyai NPWP dan kontrak saya sudah habis akhir tahun ini dan tidak sambung lagi. Jadi, status saya nantinya sebagai pengangguran.
    Apakah saya wajib lapor pajak tiap bulan? Jika iya, bagaimana caranya?
    Dan apabila akan lapor pajak tahunan apakah harus minta laporan dari kantor sebelumnya?
    Thanks mohon bantuannya.

  19. Bahagianya tidak punya NPWP.. Free bebaass.. bisa menikmati hidup ini.. Enggak usah mikir pajak atau takut dikejar-kejar oeang pajak…
    Kalo ada partai yg mau bebasin rakyat dari npwp.. gw ikut milih deh..

  20. buat bang danis,, saya coba ksi pendapat nih,,, menurut saya kalo masa kontraknya udah habis, berarti kan penghasilannya bakal jadi PTKP, jadi abang harus lapor buat ngelaporin status abang, sehingga ntr bisa mengajukan pencabutan SPT….

  21. Saya nyesel punya NPWP. Mau jadi warga negara yg baik, saat SPT ditolak katanya salah isi dsb. Bahkan ampe 3x. Saat itu nitip kurir krn pekerjaan kantor tdk bs cuti. Akhirnya masa bodohlah dengan SPT krn dipersulit / ditolak trus.
    Dipikir2 lucu, kok kita dipaksa harus isi SPT yg mana tugasnya orang pajak mestinya. Toh uda potong pajak dari kantor kok.
    Belum lg ancaman denda segala yg bikin muak.
    Emangnya gw kuliah pajak ampe harus ngerti pajak final bla bla bla segalanya…….

  22. saya cpns, mulai bekerja februari 2010. pajak tiap bulan sudah dibayar, melalui kantor. tapi saya belum mempunyai npwp, karena kesibukan di kantor (saya di lab, jadi jarang mempunyai waktu keluar). dan menurut bendahara kantor saya akan mendapat denda 200 %?? apakah memang sebesar itu dendanya?

  23. sktr juni th 2010 sy buat NPWP, wkt itu dikasih tau unt laporan tiap th dr bln jan-maret.
    - Gmn cr laporannya?
    - apa sj yg hrs sy laporkan?
    (sy perempuan, penghasilan tiap bl dibwh 1jt, pny ank 1(TK) ) – laporan bs dikantor pos atau tdk?
    - laporan blh diwakilkan?

  24. klo spt di isi dan harus dilaporkan oleh wp trus kerjanya pegawai dirjen pajak apaan dong…

  25. Tanya donk.. WHT itu apa ya? Yang saya tau cuma VAT. Thx banget sebelumnya..

  26. Capek deh sama pajak!

  27. pajak/membajak… bung hidro?

  28. bung sy berpenghasilan 1,5jt /bln,punya anak 2 istri tdk bekerja kena pajak tidak

  29. TIDAK BAYAR PAJAK..? APA KATA DUNIA..!!!
    Ah pajak apaan… Gw kagak peduli dunia mo ngomong apa aja… Mo ngatain gw anjing kek., kambing kek.., atw kucing…. Emang gw pikirin..? Gw kagak bangga jadi pembayar pajak… Apanya yg mau di banggain..? Rugi banget kasih2 duit sama birokrat korup… Mending buat sedekah atw zakat lebih sreg bwt gw… Selain kewajiban bernilai ibadah juga gw dpt pahala..

  30. Mohon pencerahannya,
    Saya bikin NPWP sekitar Nopember 2012 waktu awal kerja, waktu itu diminta laporan bulan maret paling telat tp karena berhubung saya resign februari jd saya gk lapor, toh saya pikir sy udah resign dan jadi pengangguran,, setelah itu pertengahan 2013 dripada nganggur kemudian saya lanjut S2 dengan biaya dari sodara. saya denger2 dari tmen kalau sudah punya NPWP tapi tidak lapor atau tidak bayar akan kena denda bahkan sanksi segala. saya jadi serba salah, mau lapor sekarang takut disangka penjahat coz gk lapor pada wkt yang seharusnya tp kalau gk lapor malah takutnya berlarut-larut gak diurusin suatu saat jadi nyusahin. Bagaimana sebaiknya? saya tidak tahu prosedur seperti yang harus sy tempuh agar tdk merugikan saya dan semuanya clear? Terimakasih.

  31. mohon penjelasannya…. setahun yg lalu sya buay npwp krn ada syarat untuk melamar kerja di suatu perusahaan..tapi ternyata saya tidak diterima di peeusahaan trsbt.. dan akhirnya sya memutuskan untuk jd irt di rumah… tapi hari ini sya terima surat himbauan pemenuhan kewajiban pajak… trs sya hrs bagaimana… apa ya sya hrs bayar oajak sdgkn sya tdk pnya penghasilan sndiri?

  32. saya itu lulusan baru smk dan mau melamar kerja, saya belum tau masalah NPWP, waktu itu pernah setelah ikut tes kerja di sekolah katanya harus bikin NPWP buat melamar kerja, tapi kata ayah saya bilangnya nanti aja kalo udah punya pekerjaan tetap baru bikin NPWP, itu gimana ya ? mohon pencerahannya

  33. salam kenal rekan,
    lucu sekali saya membaca komen-komen di blog rekan.. ternyata masih banyak yg awam tentang pajak ya. sudah jelas untuk kroscek antara yg dilaporkan oleh pemotong dan yg dilaporkan oleh penerima penghasilan, eh malah ngomel-ngomel ga jelas. itu lucu lagi ada yg bilang kantor pajak yg motong pajak… heheheee..
    salam pajak!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: